Guru Honorer Keluhkan Gaji Tak Layak, Minta Pemerintah Kaji Ulang Kesejahteraan

ID Realita – Ketimpangan kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN kembali menjadi sorotan di Jawa Tengah. Sejumlah guru honorer dan guru PPPK paruh waktu mengaku belum menerima gaji guru honorer yang sebanding dengan masa pengabdian, beban kerja, dan tanggung jawab yang mereka jalani setiap hari.

Seorang guru honorer menyampaikan keluhan tersebut kepada awak media di Semarang, Jumat (3/7/2026). Demi menjaga privasi, ia meminta media tidak mencantumkan identitasnya. Menurutnya, kesejahteraan guru honorer masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah agar para tenaga pendidik non-ASN dapat bekerja lebih tenang dan profesional.

Kesejahteraan Guru Honorer Masih Jadi Keluhan

Guru tersebut menjelaskan bahwa guru honorer dan guru PPPK paruh waktu menjalankan tanggung jawab yang hampir sama dengan guru ASN. Mereka mengajar di kelas, menyusun administrasi pembelajaran, membimbing kegiatan ekstrakurikuler, hingga mendampingi siswa dalam berbagai kegiatan sekolah. Namun, penghasilan guru honorer hingga kini belum mencerminkan beban kerja yang mereka jalankan setiap hari.

Meski memiliki tugas yang sama, banyak guru honorer masih menerima honor di bawah upah minimum dan sering mengalami keterlambatan pencairan. Kondisi tersebut membuat pendapatan guru honorer belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

“Pengabdian kami sudah puluhan tahun, jam mengajar sama, tanggung jawab sama. Tapi kalau bicara gaji, jauh sekali. Tidak sebanding dengan kerja yang kami lakukan,” ujarnya.

Menurutnya, gaji guru honorer yang belum memadai membuat banyak tenaga pendidik harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Guru Minta Pemerintah Evaluasi Gaji Guru Honorer

Guru tersebut juga membandingkan kondisi guru non-ASN dengan tenaga di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, tenaga SPPG menikmati gaji, tunjangan, dan kepastian status kerja yang lebih baik. Perbandingan tersebut membuat banyak guru berharap honor guru honorer juga memperoleh perhatian yang sama dari pemerintah.

“SPPG saja bisa lebih sejahtera. Kami guru yang setiap hari di kelas mendidik anak bangsa, kenapa kesejahteraannya masih jauh tertinggal?” katanya.

Ia menilai peningkatan kesejahteraan guru honorer menjadi langkah penting agar tenaga pendidik non-ASN dapat bekerja lebih fokus dalam memberikan layanan pendidikan.

Ia mendesak dinas pendidikan di daerah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera mengevaluasi gaji guru honorer, tunjangan, dan perlindungan kerja. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN harus menjadi bagian dari kebijakan nasional sehingga tidak ada lagi ketimpangan yang mencolok.

“Dinas Pendidikan sampai Kementerian Pendidikan harus hadir. Buat skema yang lebih adil supaya gaji guru honorer dan PPPK paruh waktu lebih layak sesuai pengabdian,” tegasnya.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan penghasilan guru honorer sekaligus memberikan kepastian bagi guru PPPK paruh waktu yang selama ini menghadapi kondisi serupa.

Harapan agar Kesejahteraan Guru Semakin Layak

Guru tersebut menegaskan bahwa guru honorer tidak menuntut penghasilan yang sama dengan ASN. Mereka hanya berharap pemerintah memberikan gaji guru honorer yang lebih layak sesuai tanggung jawab, masa pengabdian, dan kontribusi mereka dalam dunia pendidikan.

Ia juga menilai peningkatan kesejahteraan guru honorer akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Guru yang memperoleh penghasilan layak akan lebih fokus mengajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik.

“Kami tidak minta disamakan dengan ASN. Tapi setidaknya ada keadilan. Gaji yang manusiawi dan sesuai dengan kerja nyata di lapangan,” pungkasnya.

Menurutnya, peningkatan honor guru honorer akan menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian para tenaga pendidik non-ASN yang selama ini tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Ia berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR RI segera merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada guru honorer dan guru PPPK paruh waktu. Dengan langkah tersebut, gaji guru honorer diharapkan semakin layak sehingga kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN meningkat dan kualitas pendidikan nasional ikut terdorong.