ID Realita – Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari tambang, hutan, pertanian, perikanan, hingga energi. Potensi tersebut seharusnya menjadi modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, Ketua DPW Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Jawa Tengah, Teguh Supriyanto, menilai masyarakat belum merasakan manfaat kekayaan alam secara optimal. Sebaliknya, masyarakat justru menghadapi berbagai beban pajak yang terus bertambah.
Teguh Soroti Ketimpangan Pengelolaan SDA
Teguh menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu mengelola kekayaan alam secara lebih transparan dan akuntabel.
“Negara kita kaya raya dengan sumber daya alam. Namun, mengapa potensi kekayaan itu belum memberi dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat? Sebaliknya, masyarakat justru merasakan beban pajak yang terus bertambah. Pertanyaan ini perlu dijawab oleh pihak yang berwenang,” ujar Teguh, Senin (7/7/2026).
Ia menilai pemerintah harus memanfaatkan kekayaan alam sebagai aset untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai saat ini, masyarakat belum merasakan manfaat pengelolaan sumber daya alam secara langsung.
Beban Pajak Dinilai Terus Bertambah
Menurut Teguh, pemerintah terus memungut berbagai jenis pajak yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari konsumsi, usaha kecil, hingga kebutuhan sehari-hari.
“Bila kondisi seperti ini terus berlanjut tanpa perubahan, masyarakat tentu akan mempertanyakan manfaat pengelolaan sumber daya alam. Jika pemerintah tidak mengembalikan hasil pengelolaan sumber daya alam kepada masyarakat secara nyata, sementara beban pajak terus meningkat, daya beli masyarakat akan melemah dan ekonomi masyarakat kecil semakin tertekan,” katanya.
Minta Pemerintah Lebih Transparan
Teguh juga mendesak pemerintah meningkatkan transparansi dalam mengelola sumber daya alam. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui besarnya hasil pengelolaan kekayaan alam dan penggunaannya.
“Pemerintah harus membuka pengelolaan sumber daya alam secara transparan dan akuntabel. Pemerintah juga harus menggunakan hasilnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan langkah itu, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan negara dari sektor pajak,” ujarnya.
Pajak Harus Berjalan Adil
Teguh menegaskan bahwa IWOI tidak menolak kewajiban membayar pajak. Namun, pemerintah harus menerapkan kebijakan perpajakan secara adil dan seimbang dengan kesejahteraan yang diterima masyarakat.
“Kita tidak menolak kewajiban pajak. Pajak merupakan kewajiban warga negara. Namun, pemerintah harus menerapkan kebijakan pajak secara adil dan sebanding dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga harus membuka pengelolaan kekayaan alam agar masyarakat mengetahui ke mana hasilnya digunakan,” pungkas Teguh.
Dapatkan fakta pertama dan update berita harian langsung di ponsel Anda melalui Saluran Resmi ID Realita Sekarang .
