ID Realita – Kemarau mulai menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jepara. Di tengah ancaman berkurangnya sumber air, pemerintah memilih dua langkah sekaligus: mencari solusi jangka panjang dengan membangun sumur dan jaringan pipa, serta mengirimkan air bersih ke desa yang sudah mengalami kesulitan air.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jepara, Arwin Noor Isdiyanto, mengatakan penanganan tidak bisa hanya mengandalkan pengiriman air ketika warga sudah kekurangan.
“Penanganan kekeringan ini kita lakukan sesuai arahan Bupati Jepara,” kata Arwin saat ditemui di Kantor BPBD Jepara, Rabu (26/8/2026).
Menurut Arwin, sejumlah lokasi sudah dipetakan sejak tahun sebelumnya. Desa yang dianggap rawan kemudian menjadi prioritas pembangunan sumber air dan jaringan pipanisasi.
Upaya tersebut dilakukan dengan menggabungkan anggaran pemerintah dan bantuan perusahaan melalui program CSR.
“Program ini merupakan kolaborasi antara Pemkab Jepara melalui APBD dengan sejumlah CSR perusahaan, seperti Bank Jateng, BKK, dan PT Telkom Indonesia,” ujarnya.
Salah satu program yang akan berjalan tahun ini mendapat dukungan dari Bank Jateng. Ada lima desa yang menjadi sasaran, yakni Clering, Cepogo, Banjaran, Kepuk, dan Tunahan.
Diperkirakan sekitar 1.760 kepala keluarga akan mendapatkan manfaat dari pembangunan jaringan tersebut.
Dari sisi anggaran pemerintah, Pemkab Jepara menyiapkan sekitar Rp1 miliar melalui APBD 2026 untuk pembangunan sumur dan jaringan air bersih. Bank Jateng juga memberikan tambahan CSR Rp300 juta untuk pembangunan jaringan.
Bagi pemerintah, pembangunan ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan warga terhadap bantuan air setiap kali musim kemarau datang.
“Kita harapkan di 2027 nanti sudah tidak ada lagi lokasi-lokasi kekeringan, termasuk di Karimunjawa,” kata Arwin.
Namun, target jangka panjang tersebut tidak serta-merta menyelesaikan kebutuhan warga saat ini. BPBD masih harus mengirimkan air bersih ke sejumlah desa.
Sejak Juli 2026, sebanyak 54 truk tangki telah dikerahkan. Sekitar 216 ribu liter air bersih sudah disalurkan ke Desa Kedungmalang, Tunahan, dan Sumberrejo.
Distribusi dilakukan ketika sumber air warga tidak lagi mencukupi. Truk tangki menjadi penyangga sementara agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Distribusi air bersih ini sifatnya sementara sampai persoalan utama di masing-masing wilayah dapat diselesaikan,” ujar Arwin.
Salah satu wilayah yang masih mendapat perhatian adalah Desa Kedungmalang. Persoalan di wilayah tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air, tetapi juga gangguan pada jaringan distribusi.
Perumda Air Minum atau PDAM tengah memperbaiki kebocoran pipa dan pompa. Perbaikan tersebut mulai berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan air di Kedungmalang berangsur membaik karena Perumda Air Minum sedang melakukan perbaikan kebocoran pipa dan pompa,” jelasnya.
Bagi BPBD, persoalan kekeringan bukan sekadar urusan mengirimkan truk tangki. Selama sumber air dan jaringan belum dibenahi, persoalan serupa berpotensi kembali muncul ketika musim kemarau berikutnya datang.
Karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan perusahaan dan pihak lain untuk ikut membantu pembangunan sumber air di wilayah yang membutuhkan.
“Jadi, mari berkolaborasi bersama antara pemerintah dan dunia usaha agar masalah kekeringan ini dapat teratasi secara paripurna,” pungkas Arwin.
Dapatkan fakta pertama dan update berita harian langsung di ponsel Anda melalui Saluran Resmi ID Realita Sekarang .





