ID Realita – Presiden Prabowo Subianto mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 17 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, pemerintah memperkuat peran Polri untuk menghadapi tantangan keamanan modern yang terus berkembang.
UU Polri 2026 memuat sejumlah perubahan strategis. Pemerintah memperkuat penanganan tindak pidana siber, perlindungan objek vital nasional, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), penggunaan body worn camera, pengawasan internal, pendidikan hak asasi manusia, serta penyesuaian usia pensiun anggota Polri. Regulasi itu juga membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bergabung dengan Polri sesuai kompetensi yang dimiliki.
Presiden Haidar Alwi Care sekaligus Presiden Haidar Alwi Institute, Ir. R. Haidar Alwi, MT, menyebut pengesahan UU Polri 2026 sebagai langkah strategis Presiden Prabowo dalam membangun fondasi keamanan nasional jangka panjang.
Keamanan Jadi Pilar Utama Pembangunan
Menurut Haidar Alwi, Indonesia saat ini menjalankan berbagai agenda pembangunan besar secara bersamaan. Pemerintah terus mendorong hilirisasi industri, memperkuat ketahanan pangan dan energi, mempercepat transformasi digital, serta meningkatkan investasi nasional.
Ia menegaskan bahwa seluruh agenda tersebut membutuhkan stabilitas nasional yang kuat agar dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Keamanan bukan lagi pelengkap pembangunan, melainkan infrastruktur pembangunan itu sendiri. Sebab, tidak ada investasi tanpa kepercayaan, tidak ada pertumbuhan tanpa stabilitas, dan tidak ada Indonesia Emas 2045 tanpa Polri yang profesional, modern, humanis, dan semakin dicintai rakyat,” tegas Haidar Alwi.
Ia menilai negara perlu menjadikan penguatan Polri sebagai investasi strategis untuk memperkuat daya tahan Indonesia menghadapi perubahan global.
Fondasi Stabilitas Agenda Besar Prabowo
Haidar Alwi menjelaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Serangan siber, kebocoran data, penyebaran disinformasi, teknologi deepfake, kejahatan lintas negara, hingga ancaman terhadap objek vital nasional membutuhkan respons yang cepat dan tepat.
Karena itu, Polri perlu bergerak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih adaptif untuk mendeteksi serta mencegah ancaman sebelum berkembang menjadi krisis nasional.
Ia juga mengapresiasi transformasi PRESISI yang dijalankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, program tersebut telah membangun fondasi penting bagi institusi kepolisian yang profesional, transparan, akuntabel, dan humanis.
Di berbagai daerah, ribuan personel Polri terus menjalankan tugas tanpa mengenal waktu. Mereka menjaga keamanan lingkungan, mengatur lalu lintas, mengawal arus mudik, membantu korban bencana alam, memberantas kejahatan, dan menjaga stabilitas nasional. Pengabdian tersebut membantu masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.
“Polri yang kuat bukan ancaman bagi demokrasi, melainkan jaminan bagi stabilitas pembangunan. Sebab, negara yang aman akan melahirkan kepercayaan, kepercayaan akan melahirkan investasi, investasi akan melahirkan lapangan kerja, dan lapangan kerja akan melahirkan kesejahteraan rakyat,” ujar Haidar Alwi.
Menurutnya, penguatan Polri berarti memperkuat masa depan Indonesia.
Menuju Smart Policing 5.0
Haidar Alwi menilai UU Polri 2026 membuka jalan menuju Smart Policing 5.0. Konsep tersebut mengintegrasikan teknologi, sumber daya manusia, dan tata kelola organisasi profesional dalam satu ekosistem pelayanan publik yang modern.
Ia menilai pemanfaatan AI, body worn camera, CCTV, sistem pengaduan digital, pendidikan HAM, serta pendekatan humanis sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.
Selain itu, penguatan pengawasan internal dan budaya integritas mampu menjaga profesionalisme Polri sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas institusi.
Haidar Alwi juga menyoroti kebijakan yang membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bergabung dengan Polri. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menciptakan institusi yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Optimistis Menuju Indonesia Emas 2045
Haidar Alwi optimistis Indonesia berada di jalur yang tepat menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, Presiden Prabowo membutuhkan dukungan stabilitas keamanan yang kuat dan berkelanjutan untuk menjalankan agenda pembangunan nasional.
“Saya optimistis Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Presiden Prabowo sedang membangun fondasi besar pembangunan nasional, sementara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama seluruh jajaran Polri menjaga stabilitas yang menopangnya,” kata Haidar Alwi.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara pembangunan dan keamanan akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aman, tangguh, dan berdaya saing tinggi di tingkat global.
“Ketika pembangunan dan keamanan berjalan beriringan, Indonesia bukan hanya akan mencapai Indonesia Emas 2045, tetapi juga berpotensi menjadi salah satu negara paling aman, paling tangguh, dan paling disegani di dunia. Sebab, pada akhirnya yang sedang dibangun bukan hanya keamanan hari ini, melainkan kekuatan peradaban Indonesia untuk generasi-generasi mendatang,” pungkasnya.
Dapatkan fakta pertama dan update berita harian langsung di ponsel Anda melalui Saluran Resmi ID Realita Sekarang .
