ID Realita – Pemberdayaan UMKM menjadi motor penggerak utama dalam kebijakan terbaru Pemerintah Kabupaten Pati. Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menginstruksikan seluruh sekolah negeri untuk menghentikan segala bentuk pungutan liar. Langkah tegas ini bertujuan melindungi daya beli orang tua siswa sekaligus mengalihkan anggaran rumah tangga untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui sektor UMKM.
Risma menyampaikan kebijakan strategis ini saat menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) PKB DPC Kabupaten Pati Tahun 2026 di Hotel Gitrary, Kamis (16/4/2026). Ia menekankan bahwa efisiensi biaya pendidikan harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas di wilayah tersebut.
Fokus pada Ekonomi Kerakyatan
Pemerintah Kabupaten Pati menerbitkan surat edaran resmi guna memastikan larangan pungutan sekolah berjalan efektif. Risma memastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan memberikan celah bagi praktik yang memberatkan wali murid. Dengan meniadakan pungutan tak resmi, masyarakat memiliki ruang finansial lebih luas untuk mendukung program pemberdayaan UMKM di lingkungan sekitar mereka.
“Kami sudah mensosialisasikan secara masif bahwa sekolah negeri tidak boleh menarik pungutan apa pun alasannya. Kami melarang komite melakukan praktik yang membebani warga,” tegas Risma.
Ia memastikan tim pengawas akan memantau sekolah secara berkala. Jika warga menemukan indikasi pelanggaran, Risma meminta mereka segera melapor melalui kanal resmi agar pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif dengan cepat.
Wisata Lokal sebagai Instrumen Ekonomi
Strategi utama dalam pemberdayaan UMKM kali ini melibatkan sektor pariwisata sekolah. Risma mewajibkan sekolah negeri menyelenggarakan kegiatan luar kelas hanya di dalam wilayah Kabupaten Pati. Kebijakan ini memastikan perputaran uang tetap berada di ekosistem lokal, sehingga pelaku usaha kecil tidak kehilangan pasar potensial dari ribuan siswa.
Sektor transportasi bus lokal, jasa boga, hingga toko suvenir akan menerima dampak positif secara langsung. “Kami mengarahkan agar wisata cukup di dalam daerah. Langkah ini menggerakkan ekonomi secara nyata karena para pelaku pemberdayaan UMKM kita akan merasakan aliran dana dari kegiatan siswa tersebut,” jelasnya.
Perbaikan Infrastruktur dan Kesehatan
Selain fokus pada pemberdayaan UMKM, Risma juga membedah hambatan pembangunan infrastruktur. Ia merapikan kendala teknis yang selama ini memperlambat perbaikan jalan di pelosok desa. Jalan yang mulus menjadi prasyarat penting agar produk-produk UMKM dapat menjangkau pasar dengan biaya logistik yang lebih murah.
Di sisi lain, sektor kesehatan mendapatkan perhatian melalui penambahan jam operasional Puskesmas. Layanan kesehatan kini beroperasi hingga sore hari untuk melayani warga yang baru pulang bekerja. Risma meyakini bahwa masyarakat yang sehat dan infrastruktur yang baik merupakan fondasi utama bagi keberhasilan program pemberdayaan UMKM jangka panjang di Kabupaten Pati.
Dapatkan fakta pertama dan update berita harian langsung di ponsel Anda melalui Saluran Resmi ID Realita Sekarang .
