ID Realita – Kondisi sektor perikanan di Jawa Tengah sedang tidak baik-baik saja. Lonjakan harga solar industri yang menembus angka Rp30.000 per liter benar-benar mencekik leher para pelaku usaha. Menanggapi situasi darurat ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berjanji tidak akan tinggal diam dan siap mengawal nasib nelayan Juwana Pati hingga ke pemerintah pusat.
Komitmen tersebut ditegaskan Luthfi setelah mendengar langsung keluhan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah di Semarang, Jumat (8/5/2026). Para nelayan mengaku sudah kehabisan napas menghadapi biaya operasional yang melonjak drastis.
Biaya Operasional Naik Dua Kali Lipat
Luthfi mencatat kenaikan harga solar ini sangat ekstrem. Jika sebelumnya nelayan masih bisa membeli di harga Rp13.000 hingga Rp15.000 per liter, kini angka tersebut melompat jauh. Kenaikan 100 persen ini otomatis merusak seluruh kalkulasi bisnis nelayan kapal besar.
“Sudah kita terima aspirasinya di seluruh Jawa Tengah. Mereka mewakili teman-teman yang kapalnya di atas 30 GT, di mana kapal itu menggunakan BBM nonsubsidi,” ujar Luthfi di sela-sela pertemuan.
Bagi nelayan, angka Rp30.000 per liter adalah titik di mana melaut bukan lagi mencari untung, melainkan “menjemput” rugi. “Sekarang hampir Rp30.000. Itu tentu sangat berat bagi mereka,” tambah Gubernur.
Efek Domino: Ikan Langka, Harga Melambung
Luthfi memperingatkan bahwa masalah ini bukan cuma urusan nelayan, tapi urusan perut masyarakat luas. Jika kapal-kapal besar berhenti beroperasi, stok ikan di pasar akan langka dan harganya pasti melonjak.
“Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas. Produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi bisa terdampak, dan ekosistem ekonomi di kawasan pelabuhan juga ikut terganggu,” tegas Luthfi.
Karena dampaknya yang ngeri-ngeri sedap ini, Pemprov Jateng bakal gerak cepat melobi Jakarta. Luthfi berencana “mengetuk pintu” tiga kementerian sekaligus: KKP, ESDM, dan Kementerian Keuangan.
“Semua aspirasinya kita tampung, kemudian kita akan bikin surat, kita kawal ke Kementerian KKP, kemudian ke Kementerian ESDM, kalau perlu ke Kementerian Keuangan, agar yang nonsubsidi juga mendapatkan relaksasi supaya mereka bisa melaut,” jelasnya.
Potret Lesu di Pelabuhan Juwana
Kenyataan pahit memang sudah terlihat di pusat perikanan terbesar Jateng. Ketua HNSI Jawa Tengah, Riswanto, membeberkan fakta bahwa mayoritas nelayan Juwana Pati sudah angkat tangan dan memilih memarkir kapal mereka.
“Di Juwana ada sekitar 1.600 kapal ukuran di atas 30 GT. Saat ini banyak kapal sudah diikat (parkir), karena tidak mampu membeli BBM nonsubsidi dengan harga keekonomian industri,” curhat Riswanto.
Padahal, total ada 2.224 kapal besar di Jawa Tengah yang menjadi tumpuan ekonomi pesisir. Sesuai aturan pemerintah (Perpres 117/2021), kapal-kapal ini memang diwajibkan memakai solar industri. Namun, tanpa adanya kebijakan harga khusus, industri ini terancam kolaps.
“Kami akan menunggu arahan dari Pak Gubernur ke depan seperti apa. Harapannya, persoalan ini bisa mendapat pendampingan sampai tuntas,” pungkas Riswanto.
Sebagai langkah lanjutan, Gubernur Luthfi dijadwalkan akan segera meninjau langsung Pelabuhan Juwana di Pati untuk berdialog dengan pedagang dan nelayan setempat guna mencari solusi konkret.
Dapatkan fakta pertama dan update berita harian langsung di ponsel Anda melalui Saluran Resmi ID Realita Sekarang .
