ID Realita – Proses pelunasan kredit dipercepat di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nusumma Jateng Cabang Jepara dipersoalkan seorang nasabah berinisial HIP (50). Nasabah tersebut mengaku menerima rincian awal tagihan pelunasan mencapai Rp328,1 juta, sementara sisa pokok pinjaman yang tercantum dalam perhitungan disebut sebesar Rp117 juta.
Persoalan itu berujung pada laporan ke Satreskrim Polres Jepara. HIP melaporkan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana tercatat dalam laporan nomor STPLP/912/X/2026/RESKRIM yang diterima pada Jumat (30/10/2026).
HIP menuturkan, persoalan bermula ketika dirinya mengajukan pelunasan kredit sebelum masa pinjaman berakhir. Namun, ia mengaku terkejut setelah menerima rincian kewajiban pembayaran dari pihak BPR.
“Saat saya ajukan pelunasan dipercepat sebelum jatuh tenor, pihak BPR memberi rincian biaya yang harus saya bayar yang tidak masuk akal,” ujar HIP.
Kredit yang diambil HIP sebesar Rp135 juta dengan tenor 10 tahun. Selama 17 kali angsuran, ia mengaku selalu membayar tepat waktu tanpa pernah mengalami keterlambatan.
Pinjaman tersebut menggunakan bunga flat 19,2 persen per tahun dengan angsuran bulanan Rp3.285.000. Pembayaran dilakukan melalui pendebetan rekening Bank Jateng miliknya.
Berdasarkan rincian yang diterima pada Senin (28/9/2026), komponen tagihan awal terdiri atas sisa pokok pinjaman Rp117 juta, bunga Rp224,64 juta, dan denda Rp191.252.
Setelah dikurangi saldo tabungan sebesar Rp13,73 juta, jumlah kewajiban yang harus dibayarkan tercatat mencapai Rp328.101.252.
HIP mengaku tidak memperoleh penjelasan yang memuaskan mengenai dasar perhitungan tersebut. Ia juga mempertanyakan klausul dalam perjanjian kredit yang dijadikan landasan penetapan biaya pelunasan dipercepat.
“Pimpinan BPR tidak ada yang menjawab setelah saya bertanya siapa pimpinan yang harus bertanggung jawab atas penentuan jumlah yang harus dibayar. Kenapa selalu berubah-ubah dan tidak dapat mendapati klausul pasal yang disepakati,” katanya.
Perhitungan Pelunasan Berubah hingga Rp130 Juta
Persoalan semakin menjadi perhatian HIP setelah dirinya melakukan negosiasi dengan sejumlah pegawai BPR Nusumma Jateng.
Dalam keterangannya, ia menyebut terdapat beberapa angka pelunasan yang berbeda selama proses pembahasan berlangsung.
Pegawai bernama Handoko disebut mengajukan angka Rp225 juta kepada pimpinan. Sementara Labibul Anam menyampaikan perhitungan secara lisan sekitar Rp136 juta.
Pegawai lainnya, Eny, disebut menghitung kewajiban pelunasan sekitar Rp115 juta. Adapun pimpinan berinisial EAM meminta HIP membayar Rp130 juta untuk menyelesaikan kredit tersebut.
Setelah melalui proses negosiasi, HIP akhirnya membayar Rp130 juta pada Rabu (21/10/2026).
Meski pembayaran telah dilakukan, HIP tetap mempertanyakan dasar perhitungan yang sebelumnya berubah-ubah. Menurutnya, perbedaan angka tersebut perlu dijelaskan secara transparan, terutama terkait komponen pokok, bunga, denda, dan ketentuan pelunasan sebelum jatuh tempo.
Pengamat Soroti Klausul Perjanjian Kredit
Terpisah, pengamat perbankan Purwanto turut menyoroti perjanjian kredit antara HIP dan BPR Nusumma Jateng.
Ia menyebut perjanjian kredit bernomor 0421340000781 tertanggal 2 Mei 2025 tersebut memuat 11 pasal. Menurut penilaiannya, terdapat ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (5) yang perlu dikaji dari aspek hukum.
“Perjanjian kredit ini bersifat sepihak, di mana isinya dibuat seluruhnya oleh bank dan nasabah tinggal menandatangani (take it or leave it),” kata Purwanto.
Ia menyoroti ketentuan pelunasan sebelum berakhirnya jangka waktu kredit yang tercantum dalam Pasal 7.
Menurutnya, mekanisme pelunasan dipercepat harus dijelaskan secara transparan sejak awal, termasuk dasar penghitungan kewajiban dan kemungkinan adanya penalti.
Purwanto juga merujuk pada ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdata, Undang-Undang Perbankan, serta aturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
Selain itu, ia mempersoalkan klausul yang menurut keterangannya menyebut buku rekening, kartu ATM, dan nomor PIN berada dalam penguasaan pihak BPR.
“BPR Nusumma Jateng telah melakukan tindakan mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa buku rekening, kartu ATM, beserta nomor PIN dikuasai oleh BPR dalam perjanjian kredit adalah tidak sah secara hukum dan berpotensi melanggar ketentuan perlindungan konsumen serta prinsip perbankan,” ujarnya.
Ia menegaskan, PIN merupakan informasi rahasia yang tidak semestinya dikuasai atau diketahui petugas bank.
Meski demikian, penilaian mengenai keabsahan klausul tersebut perlu didasarkan pada pemeriksaan dokumen perjanjian secara utuh dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menunggu Klarifikasi dan Penanganan Kepolisian
Purwanto turut menyinggung kemungkinan adanya sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran terhadap ketentuan perbankan dan perlindungan konsumen.
Di sisi lain, laporan yang disampaikan HIP kepada kepolisian masih merupakan pengaduan atas dugaan tindak pidana. Ada atau tidaknya unsur penipuan maupun penggelapan harus dibuktikan melalui proses hukum. Laporan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana atau kesalahan pihak yang dilaporkan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari BPR Nusumma Jateng Cabang Jepara dalam bahan pemberitaan mengenai perbedaan perhitungan pelunasan, dasar penetapan tagihan, maupun klausul penguasaan buku rekening, kartu ATM, dan PIN.
Dapatkan fakta pertama dan update berita harian langsung di ponsel Anda melalui Saluran Resmi ID Realita Sekarang .










