ID Realita – Pembangunan jalan rabat beton di RT 02 RW 04 Desa Tanjunganom, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, yang baru saja selesai dikerjakan, menyisakan sejumlah tanda tanya. Dengan anggaran mencapai Rp150 juta dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, kondisi fisik jalan justru tampak memperlihatkan keretakan di sejumlah bagian. Bahkan, beberapa titik terlihat sudah ditambal menggunakan aspal.
Pantauan ID Realita di lokasi pada Selasa (10/11/2026), retakan terlihat menjalar dengan pola tidak beraturan pada permukaan beton. Selain itu, ketebalan jalan secara kasatmata pada bagian yang diamati diperkirakan sekitar 8 hingga 10 sentimeter.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena tidak sama dengan ketebalan yang tercantum dalam papan informasi kegiatan. Dalam papan proyek disebutkan, ketebalan rabat beton mencapai 15 sentimeter untuk satu bagian pekerjaan dan 16 sentimeter untuk bagian lainnya.
Adapun rincian volume pekerjaan meliputi panjang 32 meter, lebar 2,90 meter, dan tebal 0,15 meter. Kemudian panjang 96 meter, lebar 4 meter, dan tebal 0,16 meter.
Papan informasi juga mencantumkan bahwa kegiatan pembangunan atau rehabilitasi jalan tersebut menggunakan bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp150 juta. Pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tanjunganom.
Perbedaan ketebalan yang terlihat secara visual tersebut tentu membutuhkan penjelasan. Apakah hasil pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan? Bagaimana pengawasan dilakukan? Mengapa jalan yang baru selesai dibangun sudah memperlihatkan retakan dan bekas penambalan aspal?
Pertanyaan itu perlu dijawab secara terbuka oleh pemerintah desa maupun TPK. Sebab, masyarakat bukan hanya berhak mengetahui besarnya anggaran, tetapi juga berhak mendapatkan hasil pembangunan yang sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang telah direncanakan.
Pengawasan Anggaran Desa Jadi Perhatian
Persoalan pembangunan di Tanjunganom ini muncul ketika tata kelola pemerintahan Kabupaten Pati juga mendapat sorotan publik setelah Bupati Pati saat itu, Sudewo, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 Januari 2026.
Dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa, KPK menetapkan Sudewo bersama tiga kepala desa sebagai tersangka. KPK juga mengumumkan penyitaan uang tunai sebesar Rp2,6 miliar dalam perkara tersebut.
Peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bahwa transparansi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan harus menjadi perhatian bersama, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan uang negara di tingkat desa.
Meski demikian, tidak ada informasi yang menunjukkan proyek rabat beton di Tanjunganom berkaitan dengan perkara OTT KPK tersebut. Persoalan proyek ini perlu diperiksa berdasarkan fakta dan bukti tersendiri.
Kades Belum Berikan Jawaban
Untuk mendapatkan penjelasan, ID Realita telah menghubungi Kepala Desa Tanjunganom melalui pesan WhatsApp. Konfirmasi disampaikan terkait kondisi jalan yang tampak retak, ketebalan beton yang secara visual terlihat berbeda dari spesifikasi papan informasi, serta penambalan menggunakan aspal.
Kepala desa juga dimintai penjelasan mengenai pengawasan pekerjaan dan tanggung jawab pemerintah desa terhadap hasil pembangunan tersebut.
Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada jawaban atas pesan konfirmasi yang disampaikan.
Padahal, penjelasan kepala desa dan TPK sangat diperlukan untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Terlebih, pekerjaan tersebut dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran bantuan keuangan provinsi sebesar Rp150 juta.
Jika hasil pengukuran teknis nantinya membuktikan adanya ketidaksesuaian spesifikasi, pemerintah desa dan pihak terkait perlu memberikan penjelasan serta menindaklanjutinya sesuai ketentuan.
Uang negara bukan sekadar angka dalam papan proyek. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan pembangunan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Jalan yang baru selesai dibangun semestinya memberikan rasa aman dan manfaat jangka panjang, bukan justru menyisakan pertanyaan mengenai kualitas dan kesesuaian pekerjaannya.
ID Realita membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala Desa Tanjunganom, TPK, maupun pihak terkait agar persoalan ini dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Dapatkan fakta pertama dan update berita harian langsung di ponsel Anda melalui Saluran Resmi ID Realita Sekarang .









