Gerakan Masyarakat Anti Pungli (Germap) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Senin (18/5/2026). Mereka mengkritik kinerja Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, yang lambat dalam memimpin daerah. Massa pun mendesak DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi kepemimpinan tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menyambut langsung rombongan Germap pimpinan Yayak Gundul di ruang kerjanya. Dalam audiensi tersebut, Germap meminta legislatif menggunakan fungsi pengawasan secara lebih tegas terhadap jalannya roda pemerintahan daerah.
Soroti Jalan Rusak dan Bantuan Puso
Ketua Germap, Yayak Gundul, menilai kinerja Plt Bupati Pati berjalan sangat lambat, terutama dalam menangani infrastruktur jalan yang rusak. Selain persoalan infrastruktur, ia juga menyoroti dugaan pemotongan bantuan puso (gagal panen) bagi para petani yang memerlukan tindak lanjut segera.
Yayak mengaku kecewa karena pihak eksekutif mengabaikan upaya komunikasi yang mereka bangun selama ini.
“Kami mempertanyakan jalan rusak kapan ditangani oleh Plt Bupati Chandra. Kami ingin audiensi tetapi tidak ditanggapi, dan kami merasa didiskriminasi. Jadinya kita ke DPRD mendesak untuk dibentuk Pansus bahwa kinerja Plt Bupati Pati itu bobrok,” ujar Yayak usai audiensi.
Respons Ketua DPRD Pati
Merespons tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa pihak legislatif selalu terbuka menerima seluruh aspirasi masyarakat. Keluhan Germap terkait roda pemerintahan ini akan menjadi catatan penting dalam fungsi pengawasan DPRD.
“Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yayak dan teman-teman kami tampung, sebagaimana fungsi kami di DPRD menyerap aspirasi masyarakat,” kata Ali.
Meski demikian, Ali menjelaskan bahwa DPRD tidak bisa membentuk Pansus secara spontan atau hanya karena tekanan kelompok tertentu. Parlemen memiliki mekanisme tata tertib dan aturan kelembagaan yang berlaku.
“Terlebih di DPRD itu ada banyak partai, bukan kami saja. Jadi harus ada usulan resmi dari fraksi-fraksi dan mendapat persetujuan dari mayoritas anggota DPRD melalui paripurna,” terangnya.
Imbauan Jaga Kondusivitas Daerah
Pada akhir audiensi, Ali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah di tengah dinamika politik dan pemerintahan yang sedang berkembang.
Ia menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian sah dari alam demokrasi. Namun, masyarakat harus tetap mengedepankan komunikasi yang baik demi menjaga stabilitas wilayah Pati.
Ali berharap semua pihak menyikapi setiap persoalan secara proporsional agar tidak memicu kegaduhan yang berkepanjangan. DPRD Pati pun berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog bagi seluruh kelompok masyarakat.
Dapatkan fakta pertama dan update berita harian langsung di ponsel Anda melalui Saluran Resmi ID Realita Sekarang .
