ID Realita – Persoalan tiga koperasi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di wilayah Pekalongan kembali menjadi perhatian di DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rizal Bawazier, meminta Kementerian Koperasi bergerak lebih cepat agar kasus yang sudah berlangsung cukup lama itu segera menemukan penyelesaian.
Permintaan tersebut disampaikan Rizal saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi pada Selasa (15/7/2026). Dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube TV Parlemen itu, Rizal menegaskan masih banyak nasabah yang menunggu kepastian atas dana mereka.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah X yang meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang, Rizal mengatakan persoalan ini terus menjadi keluhan masyarakat yang ia temui.
“Saya terus menyuarakan kepada Kementerian Koperasi beserta jajarannya agar segera menyelesaikan permasalahan BMT yang ada di dapil saya. Saya yakin para ahli ada di Kementerian Koperasi untuk bisa menyelesaikan ini dengan nasabah,” kata Rizal dalam rapat.
Menurutnya, upaya penyelesaian memang sudah berjalan. Namun hingga kini hasilnya belum benar-benar tuntas sehingga para nasabah masih diliputi ketidakpastian.
Rizal menyebut ada tiga BMT yang hingga sekarang masih menghadapi persoalan dengan nasabah, yakni BMT Mitra Umat, BMT Mandiri Umat, dan BMT Maju Sejahtera (Matra).
Ia menjelaskan, ketiga BMT tersebut sebenarnya masih memiliki aset berupa tanah. Hanya saja, aset itu bukan dalam bentuk uang tunai sehingga belum bisa langsung digunakan untuk memenuhi hak para nasabah.
“Ketiga BMT ini sebenarnya memiliki aset berupa tanah. Ketika terjadi gagal bayar, nasabah diminta mengambil alih tanah tersebut. Namun permasalahannya, lokasi tanah-tanah itu jauh-jauh dan tidak jelas kapan bisa dijual untuk mengganti uang nasabah,” ujarnya.
Menurut Rizal, persoalan utamanya bukan karena koperasi tidak memiliki aset, melainkan karena mengalami masalah likuiditas atau kekurangan dana tunai. Akibatnya, pembayaran kepada para nasabah menjadi tersendat.
Ia berharap Kementerian Koperasi dapat menghadirkan solusi yang lebih efektif sehingga penyelesaian tidak berhenti pada penyerahan aset semata, tetapi benar-benar memberikan kepastian kepada masyarakat yang telah lama menunggu.
“Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Saya sebagai wakil rakyat Dapil 10 Jawa Tengah berkewajiban menyuarakan ini sampai tuntas 100 persen. Apalagi Komisi VI DPR RI adalah mitra kerja dari Kementerian Koperasi,” tegasnya.
Rizal menilai penyelesaian kasus tersebut membutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, pengurus koperasi, hingga pemangku kepentingan lainnya. Dengan begitu, hak para nasabah dapat dipenuhi dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dapat kembali pulih.
Desakan yang disampaikan dalam rapat kerja itu menjadi bentuk komitmen Rizal Bawazier untuk terus mengawal penyelesaian persoalan tiga BMT di Pekalongan, Batang, dan Pemalang hingga benar-benar selesai. Baginya, masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji bahwa penyelesaian sedang diproses.
Dapatkan fakta pertama dan update berita harian langsung di ponsel Anda melalui Saluran Resmi ID Realita Sekarang .
