ID Realita – Penguatan ekonomi masyarakat kecil menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier. Ia menegaskan akan mengawal agar kebijakan ekonomi kerakyatan masuk dalam program prioritas pemerintah melalui dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.
Politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah X yang meliputi Kabupaten Batang, Pekalongan, Pemalang, dan Kota Pekalongan itu menilai pemerintah perlu memperkuat peran masyarakat desa dalam membangun fondasi ekonomi nasional.
Salah satu program yang menjadi sorotannya adalah penguatan Koperasi Merah Putih agar tidak hanya menjadi program di atas kertas, tetapi benar-benar berjalan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Yang kita inginkan Koperasi Merah Putih hadir sampai ke desa-desa, dikelola dengan tata kelola yang baik, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ini langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat dan mengurangi ketimpangan,” kata Rizal Bawazier, Jumat (10/7/2026).
Menurut Rizal, koperasi harus didukung dengan kebijakan yang tepat, mulai dari akses permodalan, pendampingan usaha, hingga penguatan manajemen. Dengan begitu, koperasi dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat lokal.
Ia menilai keberadaan koperasi yang kuat dapat membantu masyarakat kecil memiliki akses lebih besar terhadap pembiayaan dan peluang usaha, sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
BUMN Harus Berdampak Langsung ke Masyarakat
Selain membahas koperasi, Rizal Bawazier juga menyoroti arah kebijakan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, kawasan industri, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN, ia meminta perubahan BUMN tidak hanya dilihat dari sisi keuangan.
Menurutnya, keberhasilan BUMN harus diukur dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat, termasuk dalam pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan terhadap pelaku UMKM.
“Penyelamatan BUMN jangan berhenti di angka-angka. Harus dilihat juga dampaknya ke pelayanan publik, penyerapan tenaga kerja, dan keberpihakan kepada UMKM. BUMN harus kembali menjadi lokomotif pembangunan, bukan sekadar mengejar laba,” tegasnya.
Dorong Ekspor dan Persaingan Usaha Sehat
Rizal juga meminta pemerintah memperkuat sektor ekspor nasional dengan memberikan dukungan kepada pelaku usaha dalam negeri. Menurutnya, insentif, kemudahan perizinan, dan program hilirisasi harus terus diperkuat agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar global.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pembaruan regulasi persaingan usaha agar tercipta iklim bisnis yang sehat.
Ia mengingatkan agar kebijakan ekonomi tidak hanya memberikan ruang kepada perusahaan besar, tetapi juga memastikan usaha kecil dan menengah mendapatkan kesempatan berkembang.
“UKM harus diberi ruang yang adil untuk tumbuh. Jangan sampai regulasi justru menguntungkan pemain besar dan mematikan usaha kecil. Negara harus hadir memastikan kompetisi berjalan sehat,” pungkas Rizal.
Rizal berharap pembahasan KEM-PPKF 2027 dapat menjadi momentum untuk memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat, khususnya melalui pengembangan koperasi, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
Dapatkan fakta pertama dan update berita harian langsung di ponsel Anda melalui Saluran Resmi ID Realita Sekarang .
