ID Realita – Dinamika politik di Kabupaten Pati memasuki babak baru setelah Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, resmi mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati. Penunjukan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Langkah cepat ini bertujuan agar roda pemerintahan di Bumi Mina Tani tetap berjalan stabil.
Penunjukan tersebut berlandaskan radiogram dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kemudian mendapat tindak lanjut dari Gubernur Jawa Tengah. Oleh karena itu, Gubernur menerbitkan Surat Nomor 131/0000757 tertanggal 20 Januari 2026 sebagai payung hukum penugasan tersebut. Surat ini memberi mandat kepada Risma Ardhi Chandra untuk melaksanakan tugas dan wewenang bupati sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.
Penyerahan Mandat di Pendopo Kabupaten Pati
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyerahkan langsung surat penugasan tersebut di Pendopo Kabupaten Pati pada Rabu (21/1/2026). Dalam prosesi tersebut, Taj Yasin meminta Chandra agar segera mengoordinasikan jalannya pemerintahan. Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Saya menitipkan pesan kepada Mas Chandra selaku Pelaksana Tugas Bupati Pati agar bisa mengoordinasikan jajaran dengan baik. Sebab, menciptakan ketenangan serta ketentraman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati adalah prioritas saat ini,” ujar Taj Yasin saat memberikan sambutan. Ia berharap seluruh aparatur sipil negara (ASN) tetap solid dan profesional dalam menjalankan kewajiban mereka kepada masyarakat.
Menekankan Profesionalitas dan Dukungan Forkopimda
Mewakili Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin juga meminta jajaran Forkopimda untuk memberikan dukungan penuh kepada Plt Bupati yang baru. Pasalnya, kerja sama lintas sektor menjadi kunci untuk menghadapi dinamika politik yang sedang berkembang. Selanjutnya, ia meminta aparat TNI dan Polri agar mengedepankan pendekatan persuasif dalam menjaga keamanan wilayah.
“Sekarang adalah saatnya bagi kita semua untuk bersama-sama bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Taj Yasin.
Ia juga mengingatkan pentingnya memitigasi potensi dampak sosial yang mungkin muncul di tengah masyarakat pasca operasi senyap KPK tersebut. Oleh sebab itu, stabilitas daerah harus menjadi fokus utama seluruh elemen pemerintah dan keamanan.
Komitmen Integritas Plt Bupati Pati
Menanggapi tugas baru tersebut, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyatakan kesiapannya untuk menjaga amanah dan integritas tata kelola pemerintahan. Namun, ia juga menyadari bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah di tengah situasi hukum yang menimpa pimpinan sebelumnya. Chandra berkomitmen penuh untuk menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang ia ambil.
“Kami berkomitmen penuh untuk melanjutkan roda pemerintahan Kabupaten Pati dengan menjunjung tinggi nilai integritas. Selain itu, kami berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar agenda pembangunan tetap berjalan dengan baik,” kata Chandra dengan penuh optimisme. Ia meyakini bahwa dengan kerja keras kolektif, Kabupaten Pati bisa melewati masa transisi ini dengan sukses.
Sebagai informasi tambahan, KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka pada 20 Januari 2026. Lembaga antirasuah tersebut menangkap Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan pemerasan dalam praktik jual-beli jabatan perangkat desa. Hingga saat ini, pihak berwenang di Jakarta masih memproses penyidikan lebih lanjut atas kasus tersebut.
Dapatkan fakta pertama dan update berita harian langsung di ponsel Anda melalui Saluran Resmi ID Realita Sekarang .
