Rizal Bawazier Soroti Investasi Rp1,8 Triliun Taspen, Minta Jangan Diputuskan Sepihak

Investasi Jumbo Harus Disetujui Pemerintah

Rizal menegaskan, kebijakan penempatan dana dalam jumlah besar tidak boleh diputuskan hanya oleh direksi perusahaan. Ia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dilibatkan untuk memberikan pertimbangan sekaligus persetujuan sebelum investasi dijalankan.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meminimalkan risiko kerugian, mengingat kondisi keuangan Taspen masih membutuhkan penguatan.

“Sudahkah ada masukan dari Menteri Keuangan atau dari Bank Indonesia terkait rencana ini? Kalau memang tujuannya memperkuat likuiditas dan kesehatan perusahaan kami mendukung. Tetapi harus ada persetujuan resmi, jangan diputuskan sendiri tanpa koordinasi,” ujarnya.

Minta Taspen Benahi Tata Kelola

Selain menyoroti investasi obligasi, Rizal juga mendesak PT Taspen melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan dan kualitas pelayanan kepada peserta.

Ia menilai perusahaan pelat merah tersebut perlu melakukan revolusi pelayanan agar proses pengajuan klaim pensiun maupun jaminan hari tua menjadi lebih cepat, sederhana, dan mudah diakses masyarakat.

Rizal juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas perusahaan agar terbebas dari praktik suap maupun gratifikasi.

“Jangan sampai iuran yang dikumpulkan peserta selama puluhan tahun justru digunakan untuk investasi yang akhirnya merugikan para nasabah,” katanya.

Klaim Dipermudah, Mitra Bayar Ditambah

Dalam kesempatan itu, Rizal meminta Taspen memperluas jaringan mitra pembayaran pensiun sehingga peserta tidak kesulitan menerima haknya.

Berdasarkan data terbaru, jumlah peserta Taspen telah mencapai sekitar 6,7 juta orang yang terdiri atas sekitar 3,5 juta aparatur sipil negara (ASN) aktif dan 3,2 juta pensiunan.

Dengan jumlah peserta yang terus meningkat, menurut Rizal, perusahaan harus memastikan layanan pembayaran pensiun semakin mudah dijangkau.

“Jangan sampai para pensiunan harus antre lama atau menempuh perjalanan jauh hanya untuk menerima hak mereka. Ini menyangkut kesejahteraan aparatur negara yang telah mengabdi puluhan tahun,” ujarnya.

Komisi VI DPR Akan Awasi Ketat

Menutup rapat, Rizal memastikan Komisi VI DPR RI akan terus mengawasi setiap kebijakan investasi PT Taspen, termasuk rencana pembelian obligasi senilai Rp1,8 triliun.

Ia meminta manajemen Taspen menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan portofolio investasi, profil risiko, hingga hasil evaluasi agar pengelolaan dana peserta tetap akuntabel dan transparan.

“Kami ingin Taspen menjadi BUMN yang sehat, profesional, dan dipercaya masyarakat. Dana peserta adalah amanah negara sehingga pengelolaannya harus transparan, akuntabel, dan mengutamakan prinsip kehati-hatian,” pungkasnya.