ID Realita– Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko) , Lodewijk Freidrich Paulus, memimpin rapat koordinasi untuk persiapan Pilkada Serentak 2024. Ia menekankan bahwa Pilkada merupakan program penting dalam delapan program cepat pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Preside Gibran Rakabuming Raka.

“Pilkada ini menjadi lebih strategis karena di saat yang bersamaan pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran punya program 100 hari pertama. Ada 8 program cepat yang harus segera dilakukan. Pilkada ini beririsan dengan program tersebut,” kata Wamenko Lodewijk, Rabu (30/10/2024).

Wamenko menyatakan bahwa Kemenko Polkam sangat memperhatikan pelaksanaan Pilkada agar berjalan dengan kondusif, aman, dan lancar, serta menghindari konflik yang tidak perlu, demi kelancaran program pemerintah dalam konteks bangsa yang berdaulat dan demokratis.

“Kami berharap dari penyelenggara maupun stakeholder yang terkait dengan Pilkada untuk betul-betul memonitor di lapangan,” katanya.

Terkait dengan daerah-daerah rawan, mantan Wakil Ketua DPR RI ini menyampaikan, masing-masing Lembaga sudah memetakan. Ada tiga kategori yaitu daerah rawan tinggi, daerah rawan sedang, dan daerah rawan rendah. Nantinya, masing-masing daerah tersebut memiliki perhatian yang berbeda-beda.

Di Papua, terdapat empat provinsi yang termasuk dalam kategori daerah rawan tinggi. Masalah sosial yang ada di daerah tersebut memerlukan perhatian bersama. Wamenko Lodewijk menyatakan bahwa pemerintah di Merauke sedang membangun food estate yang perlu didukung, sehingga Pilkada dan pembangunan food estate dapat berjalan seimbang.

Wamenko juga meminta BIN untuk melakukan operasi intelijen terpadu agar tercipta early warning system. Sehingga kegiatan deteksi dini dan cegah dini bisa lebih optimal. “BIN agar lakukan operasi intelijen terpadu agar terciptanya early warning system,” katanya.

Tidak hanya terkait dengan masalah pengamanan, Kemenko Polhukam juga meminta Kementerian dan Lembaga terkait untuk memonitor masalah lain seperti partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak, pemberitaan media yang akurat, berimbang dan tidak hoax, serta netralitas ASN, TNI, dan Polri. Menurut Wamenko, netralitas menjadi hal penting untuk menyelenggarakan Pilkada yang lebih berintegritas dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

“Perlu komitmen kita bersama dalam melaksanakan nilai-nilai netralitas sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Wamenko Polkam.

“Setelah rapat koordinasi, para Menteri dan Kepala Lembaga akan bertemu dengan Menko Polkam untuk melakukan pengecekan terakhir. Selanjutnya, akan dilakukan kunjungan ke lapangan untuk menilai kondisi daerah yang rawan dan yang aman, serta mengecek kesiapan aparat dan penyelenggara pemilu pada hari pencoblosan” sambungnya.