ID Realita– Kementerian Agama (Kemenag) tengah berfokus pada penyelesaian program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan yang ditargetkan rampung pada 2026. Program ini akan berlaku untuk guru madrasah dan guru agama di sekolah umum di seluruh Indonesia.
Dalam pernyataannya di Jakarta pada Jumat, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya sertifikasi guru dan merupakan solusi strategis untuk mengatasi kesenjangan dalam lingkungan Kementerian Agama.
“Sertifikasi PPG dalam jabatan akan dimulai pada 1 Maret 2025, dilaksanakan secara serentak di 56 LPTK dengan lima angkatan yang masing-masing akan berlangsung selama 45 hari,” kata Nasaruddin di Jakarta, dikutip Jumat (3/1).
Kementerian Agama mencatat bahwa terdapat 620.716 guru di bawah naungan mereka. Rincian tersebut mencakup 484.678 guru madrasah, 95.367 guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum, serta jumlah guru untuk berbagai agama lainnya, seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Nasaruddin optimis bahwa melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan efisien, kualitas pendidikan di madrasah dan sekolah umum akan meningkat berkat program sertifikasi ini.
Seleksi peserta untuk program PPG akan dilakukan dengan sistem berbasis data guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, program ini akan dilengkapi dengan pendampingan yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, termasuk pemanfaatan Learning Management System (LMS) yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Ini adalah langkah nyata untuk meningkatkan kapasitas guru madrasah maupun guru agama di sekolah umum,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Menteri Agama, HM Romo Syafii. Wamenag mengatakan pihaknya akan menyelesaikan sertifikasi guru dalam dua tahun
“Penyelesaian sertifikasi guru di bawah Kemenag melalui PPG Dalam Jabatan akan diselesaikan dalam dua tahun. Semua harus selesai. Saya minta setiap Satker yang mengurus masalah ini bekerja dengan cepat, taktis, dan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Kemenag telah berkomitmen bahwa program sertifikasi guru merupakan prioritas, sehingga perlu upaya serius.
“Sertifikasi guru merupakan program prioritas kemenag,saya harap semua pihak harus sepakat. Anggaran pengadaan laptop perlu dirasionalisasi, seremonial harus kita tekan dulu, saya minta semua pihak mendukung program Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan guru,” tegas Romo.
Romo Syafii juga menambahkan bahwa program ini akan menyesuaikan pola PPG Transformasi yang diterapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Kita akan sesuaikan pola PPG Dalam Jabatan dengan tambahan komponen pendampingan untuk memastikan efektivitas proses belajar mengajar melalui Learning Management System (LMS). Ini adalah langkah nyata untuk meningkatkan kapasitas guru madrasah maupun guru agama di sekolah umum,” jelasnya.
Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Kementerian Agama akan dimulai 1 Maret 2025 yang dilaksanakan secara serentak di 56 LPTK, dengan lima angkatan yang masing-masing berlangsung selama 45 hari. Seleksi peserta akan dilakukan melalui sistem berbasis data untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, ada kabar baik bagi guru non-ASN yang telah tersertifikasi (non inpassing). Tunjangan Profesi Guru (TPG) mereka akan dinaikkan dari Rp.1,5 juta menjadi Rp.2 juta per bulan, sambil menunggu terbitnya regulasi yang akan menjadi dasar pelaksanaannya. Sementara itu, guru ASN akan tetap menerima TPG setara satu kali gaji pokok sesuai regulasi yang berlaku.
Dengan adanya program akselerasi PPG Dalam Jabatan ini, diharapkan pada Desember 2026, seluruh guru di bawah Kementerian Agama telah memiliki sertifikat pendidik.
