ID Realita– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya menjalin komunikasi lintas sektor untuk mengurangi dampak sosial akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi 10 ribu buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Kabupaten Sukoharjo.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa komunikasi telah dilakukan dengan pemerintah pusat, daerah, dan sektor dunia usaha. Dari sektor dunia usaha, terdapat satu perusahaan industri tembakau di Kudus yang bersedia menampung sekitar 2.000 pekerja.
“Tadi salah satu sudah bisikin saya, siap (menyerap) 2.000-an orang (pekerja),” kata Luthfi, dikutip ID Realita, Kamis (6/3/2025).
Luthfi juga menyebutkan bahwa hampir 22 perusahaan siap menampung eks pekerja Sritex jika mereka tidak mendapatkan pekerjaan di tempat lain.
Namun, ia menegaskan bahwa Pemprov Jateng tidak dapat menjanjikan kapan hal ini akan terealisasi, dan hanya akan berupaya untuk mewujudkannya.
Luthfi menyatakan bahwa Pemprov Jateng berusaha untuk merealisasikan hal tersebut, namun tidak memberikan jaminan. Ia menjelaskan bahwa memilih dan menganalisis 10 ribu orang tidaklah mudah, karena tidak semua mantan karyawan Sritex tinggal di daerah tersebut, ada yang berasal dari luar Sukoharjo.
“Pemprov sedang menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mendukung karyawan yang ingin bekerja mandiri. Selain itu, mereka juga berusaha menyampaikan hak-hak pekerja sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025,” tambahnya.
“Terkait jaminan jaminan hari tua (JHT), dan izin pemutusan hubungan kerja, kami upayakan maksimal (terbayar) sebelum hari raya (Lebaran 2025),” kata dia.
Menurut Luthfi, hal lain yang juga perlu dipikirkan adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di lingkungan PT Sritex.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Bupati (Sukoharjo) agar mendata pelaku UMKM. Nanti kita berakselerasi juga agar berdampak sosial bisa kita minimalisir,” tandasnya.
