ID Realita – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, memberikan instruksi tegas kepada kementerian, lembaga terkait, serta pemerintah daerah untuk mencegah aksi penimbunan bawang putih. Hal ini ia sampaikan sebagai respons atas gejolak harga komoditas impor tersebut yang mulai meresahkan pasar domestik.
Ancaman Penimbunan di Tengah Lonjakan Harga
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), bawang putih menjadi komoditas utama yang memicu inflasi di berbagai daerah pada akhir Mei 2023. Oleh karena itu, Tito meminta semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi permainan spekulan.
“Kita harus memonitor pasar secara ketat agar jangan sampai terjadi penimbunan bawang putih,” tegas Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin, 29 Mei 2023. Selain itu, ia menekankan bahwa pengawasan lapangan harus menyasar gudang-gudang distributor besar agar pasokan tetap mengalir lancar ke masyarakat.
Percepat Izin Impor dan Distribusi
Dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional, Tito menjelaskan bahwa kelancaran birokrasi menjadi kunci utama. Oleh sebab itu, ia mendorong Kementerian Perdagangan untuk segera menerbitkan Surat Perizinan Impor (SPI) dalam jumlah yang mencukupi. Namun demikian, proses ini tetap harus melalui rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian agar volume impor tetap terukur.
“Jika suplai tersedia dalam jumlah yang cukup, maka harga bawang putih di tingkat konsumen otomatis akan turun,” ujarnya. Lebih lanjut, Tito menambahkan bahwa keterlambatan izin hanya akan memperburuk situasi kelangkaan di pasar. Oleh karena itu, koordinasi lintas kementerian harus berjalan lebih cepat daripada biasanya.
Langkah Strategis Pusat dan Daerah
Selain masalah perizinan, Tito juga menyoroti pentingnya peran pemerintah pusat dalam mengontrol rantai pasok. Mengingat sebagian besar produk ini berasal dari luar negeri, maka intervensi pusat menjadi sangat krusial. Sementara itu, pemerintah daerah wajib menjalin kerja sama antardaerah untuk menyeimbangkan distribusi di wilayah yang mengalami defisit.
“Kita perlu melakukan langkah konkret untuk mengatasi situasi ini melalui evaluasi menyeluruh terhadap asosiasi importir,” tandas Tito. Sebagai kesimpulan, ia meminta Satgas Pangan untuk terus memotret kondisi riil di setiap daerah agar upaya stabilisasi harga tepat sasaran. Dengan demikian, stabilitas pangan nasional dapat terjaga meskipun tantangan global masih membayangi.
