ID Realita – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat daerah. Beliau menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi panasnya Skandal Korupsi Pengadaan Pekalongan.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 11 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa dini hari (3/3/2026).
Akibatnya, kasus ini menyeret Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) ke dalam pusaran suap proyek infrastruktur.
Kronologi Skandal Korupsi Pengadaan Pekalongan di Jateng
Lembaga antirasuah mulai membongkar perkara ini dari Kota Semarang. Pada awalnya, petugas menangkap Bupati Fadia Arafiq bersama ajudannya di ibu kota provinsi.
Namun, penyelidikan kemudian berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, tim penyidik segera bergerak menuju Kabupaten Pekalongan untuk menjemput rombongan pejabat lain.
Selain itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa kesebelas orang tersebut sedang menuju Jakarta.
“Tim membawa 11 orang untuk pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih,” ujar Budi.
Oleh sebab itu, penyidik memerlukan keterangan mendalam dari para saksi. Akibatnya, publik kini menyoroti tajam kasus besar yang merugikan daerah tersebut.
Penyidikan Intensif Skandal Korupsi Pengadaan Pekalongan
KPK mensinyalir adanya praktik pengaturan pemenang tender secara sistematis pada proyek tahun anggaran 2026. Fokus utama penyidikan ini menyasar aliran dana ilegal untuk memuluskan kontrak-kontrak infrastruktur. Hingga saat ini, penyidik terus membedah dokumen kontrak dan bukti transaksi perbankan.
Maka dari itu, langkah ini sangat penting untuk membuktikan adanya komitmen fee. Praktik haram tersebut diduga sudah mengakar kuat di birokrasi setempat.
Selanjutnya, pimpinan KPK akan segera menetapkan status tersangka jika menemukan bukti permulaan yang cukup. Sebagai hasilnya, upaya pembersihan praktik mafia proyek terus dilakukan karena negara mengalami kerugian besar.
Respon Pemerintah Terkait Skandal Korupsi Pengadaan Pekalongan
Gubernur Ahmad Luthfi mendukung penuh langkah hukum KPK untuk mengusut tuntas perkara ini. Di sisi lain, Luthfi menjamin pelayanan publik di wilayah tersebut tetap berjalan normal.
Pemerintah Provinsi kini berkoordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, mereka segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) demi menjaga stabilitas birokrasi.
“Kita menghormati penyidikan KPK. Ini menjadi pembelajaran pahit bagi seluruh pejabat publik,” tegas Luthfi di Semarang.
Selain itu, beliau memerintahkan para kepala daerah agar menjauhi segala bentuk penyimpangan anggaran.
Luthfi berharap kasus serupa tidak terulang kembali di masa depan. Jadi, roda pemerintahan harus tetap berjalan meskipun pimpinan daerah tersebut sedang terbelit masalah hukum.
