ID Realita – “PJ Bupati Pati bersama DPRD menetapkan APBD 2025 pada Desember 2024, menegaskan kontrol penuh atas anggaran.”
Sementara sebulan sebelum penetapan anggaran, pada November 2024, Sudewo telah memenangkan Pilkada Bupati. Hal ini berdasarkan perhitungan KPUD Pati.
“Sudewo merajalela sebelum resmi menjabat, mengintervensi pemerintahan.” Ia meminta Kepala BPKAD saat itu, Sukardi, menahan sebagian anggaran hingga ia resmi menjabat.
Sidang Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo di DPRD mengungkap hal ini melalui kesaksian mantan Kepala BPKAD, Sukardi. Perintah itu menghentikan sejumlah proyek, membingungkan pejabat, dan menimbulkan ketidakpastian di lapangan.
Dari awal, mental preman Sudewo untuk membegal anggaran sudah terlihat. “Arogansi Sudewo meninju ketetapan bersama, menghancurkan demokrasi dari akar hingga puncak.”
“Tindakan tersebut meremehkan seluruh proses demokratis, mulai dari Musrenbangdes hingga Musrenbang kabupaten.” Setelah resmi menjabat Bupati pada Februari 2025, Sudewo langsung merealokasi anggaran besar-besaran, menunda pos-pos tertentu dengan alasan efisiensi.
Babak berikutnya lebih dramatis. “Kebenaran terungkap: Sudewo mengalihkan anggaran setiap OPD sesuka hatinya.” Maret 2025, terbit Perbup No. 5/2025 sebagai penjabaran APBD. Lalu Juli 2025, dalam Perubahan APBD, muncul anggaran infrastruktur jalan melonjak gila-gilaan, dari Rp40 miliar menjadi Rp330 miliar.
“Kenaikan gila-gilaan hampir tujuh kali lipat terjadi dengan memotong 80 persen anggaran OPD lain.”
“Demi ambisi betonisasi jalan, Sudewo mengorbankan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial masyarakat.” Hampir semua OPD menjerit dalam hati karena tidak berani berkata apa-apa.
Dengan sisa anggaran hanya 20%, kegiatan OPD hampir lumpuh, sementara dana terpusat di Dinas PU untuk pembangunan jalan.
Korban pertama pembegalan anggaran oleh preman arogan Sudewo adalah sektor kesehatan.
“RSUD Soewondo terpaksa memberhentikan 220 karyawan tanpa pesangon karena kekurangan dana.” Kenapa Sudewo mengalihkan anggaran besar untuk perbaikan jalan? Semua orang tahu, infrastruktur adalah sektor paling empuk untuk dikorupsi.
“Menyunat anggaran ratusan miliar untuk jalan beton jauh lebih mudah daripada merusak dana kesehatan atau pendidikan.” Sudewo bahkan sudah punya rekam jejak buruk menerima komisi dari pembangunan jalan kereta api (DJKA).
“Setelah ketahuan, dia buru-buru mengembalikan uang komisi ke KPK, tapi mental korupnya tetap utuh.”
“KPK menegaskan keras: pengembalian uang tidak menghapus unsur pidana.” Dari sini jelas terlihat, Sudewo bukanlah seorang pemimpin, melainkan preman arogan pembegal anggaran. Aktor drama murahan.
Ia gagal menjaga amanah rakyat, mempertahankan integritas, dan menjadikan APBD sebagai ladang keuntungan. “Preman arogan menelanjangi proses panjang alokasi APBD dengan menyedot semua anggarannya.”
“Kritik tidak cukup bagi bupati seperti ini; pemakzulan menjadi jalan satu-satunya.”
Sumber: NEW KAAP “KOMUNITAS ANAK PATI”
