Massa RT RW Pati Desak Tunjangan Lima Ratus Ribu Per Bulan

ID Realita – Ribuan pengurus RT dan RW se-Kabupaten Pati menggeruduk halaman Kantor Bupati Pati untuk menuntut peningkatan kesejahteraan, Kamis (22/6/2023). Massa yang hadir bersama sejumlah kepala desa tersebut menilai honorarium mereka selama ini masih jauh dari kata layak.

Koordinator aksi, Sutrisno, menegaskan bahwa para pengurus RT dan RW mendesak pemerintah daerah menaikkan tunjangan kesejahteraan secara signifikan. Selama ini, mereka hanya menerima tunjangan sebesar Rp500.000 per tahun. Dalam tuntutannya, massa meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati meningkatkan angka tersebut menjadi Rp500.000 per bulan.

“Istilahnya memang tunjangan kehormatan, namun angka Rp500.000 per tahun itu sangat tidak wajar. Kami justru mengartikan nominal tersebut sebagai uang penghinaan,” ujar Sutrisno saat berorasi di tengah kerumunan massa.

Sutrisno menjelaskan bahwa perwakilan RT dan RW sebenarnya telah menempuh jalur audiensi. Mereka sudah bertemu dengan Penjabat (Pj) Bupati serta DPRD Pati sebelumnya. Namun, hingga saat ini pemerintah daerah belum memberikan tindak lanjut nyata atas aspirasi tersebut. Kelambatan respons inilah yang akhirnya memicu ribuan massa turun ke jalan.

Menanggapi tekanan tersebut, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyatakan bahwa pemerintah perlu mengkaji ulang tuntutan massa. Ia mengaku harus menghitung kembali kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum mengambil keputusan. Henggar menekankan bahwa setiap kebijakan finansial harus memiliki dasar perhitungan yang matang.

“Kami akan mempertimbangkan dan menghitung lagi tuntutan tersebut. Kami wajib melihat kembali sejauh mana kemampuan anggaran daerah menanggung kenaikan ini,” kata Henggar.

Meski demikian, Henggar memberi sinyal bahwa permintaan angka Rp500.000 per bulan sulit terwujud. Ia menjelaskan bahwa jumlah pengurus RT dan RW di Kabupaten Pati mencapai 12.000 orang. Dengan jumlah personel sebanyak itu, beban anggaran akan menjadi terlalu berat jika pemerintah memenuhi tuntutan tersebut secara penuh. Pihaknya pun meminta para peserta aksi memahami keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten saat ini.