ID Realita – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan penjelasan resmi guna meredam polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Beliau menegaskan bahwa Aturan Kampanye Presiden UU Pemilu sudah tertuang secara gamblang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Payung hukum tersebut menjelaskan secara rinci bahwa presiden dan wakil presiden memiliki hak konstitusional untuk melaksanakan kampanye.
Penjelasan ini muncul saat Presiden memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (26/01/2024). Maka dari itu, beliau meminta semua pihak agar merujuk pada teks asli perundang-undangan supaya tidak terjadi kesalahpahaman.
“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di Pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas,” ujar Presiden.
Ketentuan dan Syarat Ketat Saat Melakukan Kampanye
Selain itu, Presiden juga memaparkan batasan-batasan yang harus pejabat negara patuhi dengan disiplin tinggi. Sebagai contoh, Pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai beberapa ketentuan teknis yang wajib presiden penuhi.
Selanjutnya, Presiden menekankan bahwa pejabat publik tidak boleh menyalahgunakan jabatan demi kepentingan politik praktis di lapangan.
Syarat utama tersebut meliputi larangan penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan tertentu. Undang-undang memberikan pengecualian khusus untuk fasilitas pengamanan protokoler demi keselamatan kepala negara.
“Pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan, dan wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara,” ungkap Presiden secara tegas.
Menghindari Interpretasi Liar di Masyarakat
Kemudian, Presiden Jokowi meminta masyarakat dan seluruh pengamat politik agar tidak membuat interpretasi yang berbeda dari aturan aslinya. Beliau menegaskan bahwa pernyataannya beberapa waktu lalu hanyalah bentuk penyampaian norma hukum yang sedang berlaku.
Presiden tidak memiliki maksud untuk menarik opini publik ke arah keberpihakan politik yang melanggar etika.
“Sudah jelas semuanya kok, sekali lagi jangan ditarik ke mana-mana. Jangan diinterpretasikan ke mana-mana,” ucap Presiden.
Jokowi hanya menjalankan fungsi edukasi regulasi karena adanya pertanyaan dari awak media terkait posisi presiden dalam pemilu. Maka, beliau berharap penjelasan ini mampu menjernihkan suasana sehingga masyarakat memahami aturan main yang sah secara hukum.
Komitmen Terhadap Netralitas dan Aturan Main
Terakhir, meskipun undang-undang memperbolehkan kampanye dengan syarat tertentu, publik tetap menuntut netralitas tinggi dari aparat negara. Klarifikasi ini bertujuan mendinginkan suasana politik yang sempat memanas akibat silang pendapat antar kelompok. Pemerintah tetap berkomitmen penuh untuk menjaga integritas pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai dengan jalur perundang-undangan.
Kepatuhan terhadap Aturan Kampanye Presiden UU Pemilu menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Presiden berharap seluruh pihak dapat fokus pada substansi aturan daripada terjebak dalam perdebatan tanpa dasar hukum yang kuat. Pemahaman yang sama akan memastikan proses pergantian kepemimpinan nasional berjalan dengan aman, tertib, dan bermartabat.
Dapatkan fakta pertama dan update berita harian langsung di ponsel Anda melalui Saluran Resmi ID Realita Sekarang .
