Pilkades Serentak 27 Desa di Blora, Para Calon Kades Gelar Deklarasi Damai

ID Realita – Suasana politik di tingkat desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mulai menghangat menjelang pemilihan pemimpin baru. Oleh karena itu, guna meredam potensi gesekan sosial, Pemerintah Kabupaten Blora mengambil langkah preventif melalui jalur formal dan kultural.

Para calon kepala desa dari 27 desa di 13 kecamatan berkumpul di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora pada Minggu (18/6/2023). Mereka hadir bukan untuk berdebat, melainkan untuk menyatukan visi dalam Deklarasi Pilkades Damai. Komitmen bersama ini bertujuan memastikan pesta demokrasi akar rumput pada Sabtu Kliwon, 8 Juli 2023, tetap menjaga kerukunan warga.

Mendorong Paradigma Baru

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora, Yayuk Windrati, menegaskan bahwa deklarasi ini menjadi instrumen penting untuk mengubah wajah Pilkades. Sebab, selama ini masyarakat sering mengidentikkan pemilihan desa dengan kerawanan sosial yang tinggi.

“Deklarasi damai ini mengedepankan semangat persaudaraan, kerja sama, dan toleransi. Selain itu, kami ingin mengubah paradigma lama di mana Pilkades sering memicu tensi politik tinggi hingga merusak persatuan di tingkat lokal,” ujar Yayuk.

Melalui komitmen ini, para calon kepala desa berjanji menjunjung tinggi etika dan moralitas. Meskipun demikian, tantangan di lapangan tetap ada. Oleh sebab itu, mereka memilih fokus pada adu program kerja dan visi pembangunan desa daripada melakukan serangan personal atau kampanye hitam yang destruktif.

Pesan Kedewasaan Politik

Bupati Blora, H. Arief Rohman, yang hadir bersama jajaran Forkopimda dan Ketua DPRD Blora, memberikan catatan khusus mengenai kedewasaan berpolitik. Menurutnya, kontestasi merupakan hal lumrah yang tidak boleh mengorbankan kohesi sosial yang telah lama terjaga.

“Para calon harus menjunjung tinggi nilai demokrasi dan rasa saling menghargai. Oleh karena itu, hindari konflik dan minta para pendukung agar tetap tenang,” kata Arief.

Sementara itu, ia juga memberi peringatan keras terkait batasan kampanye. Bupati melarang mobilisasi massa di fasilitas pendidikan maupun tempat ibadah. Bahkan, ia meminta semua pihak menjauhkan isu SARA dan upaya pencemaran nama baik dari panggung kampanye.

“Jangan mendiskreditkan calon lain. Sebaliknya, fokuslah membawa perubahan positif bagi masyarakat desa,” pungkasnya.

Akhirnya, melalui deklarasi ini, Blora menunjukkan bahwa demokrasi desa mampu berjalan dewasa. Sabtu Kliwon mendatang bukan sekadar ajang berebut kursi, namun menjadi ujian bagi ketahanan sosial masyarakat dalam menjaga semangat “guyub rukun”.