ID Realita – Pemerintah Kabupaten Pati menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Pendopo Kabupaten Pati, Senin, 27 Maret 2023. Forum ini menjadi panggung bagi para pemangku kepentingan untuk menyoroti persoalan menahun yang tak kunjung usai: bencana banjir.
Penjabat (Pj) Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, menyatakan bahwa Musrenbang RKPD 2023 merupakan landasan untuk mematangkan program prioritas tahun anggaran 2024. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi program agar selaras dengan rencana yang telah tersusun.
“Tujuannya agar semua program yang berjalan sesuai dengan apa yang telah kita siapkan,” ujar Henggar di hadapan perwakilan Bappeda Jawa Tengah, Forkopimda, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Banjir yang Menahun dan Langkah Minimalis
Isu banjir mendominasi jalannya diskusi. Intensitas hujan tinggi kerap merendam sejumlah kecamatan di Pati hingga berbulan-bulan. Henggar mengakui kondisi tersebut sebagai tantangan kritis yang memerlukan langkah taktis untuk meminimalisir dampak risiko di masa depan.
“Inilah kondisi nyata di Pati. Kita harus menyiapkan langkah agar setidaknya mampu meminimalisir permasalahan yang sering terjadi, meskipun mungkin belum bisa teratasi secara paripurna,” ucap Henggar. Dalam menjalankan pembangunan, ia menyatakan tetap berpedoman pada Perbup Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2025.
Kritik DPRD: Musrenbang Jangan Sekadar Formalitas
Kritik tajam datang dari Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin. Ia mendesak pemerintah daerah untuk lebih serius dalam menentukan skala prioritas. Ali menyoroti adanya anggapan di tengah masyarakat bahwa forum Musrenbang sering kali hanya menjadi ajang formalitas tanpa realisasi konkret.
“Hasil dari Musrenbang desa, kecamatan, hingga forum RKPD memiliki skala prioritas. Itu yang harus terealisasi,” tegas Ali. Menurutnya, penentuan prioritas yang tepat adalah kunci untuk menepis persepsi miring publik terhadap proses perencanaan anggaran.
Menyoal Peran Pusat dan BBWS
Ali juga memberikan rapor merah terhadap kinerja Pemerintah Pusat, khususnya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana. Ia menilai penanganan banjir di Pati sangat tidak optimal lantaran volume banjir terus meningkat setiap tahun tanpa solusi permanen sejak 2010.
“BBWS Semarang selama ini hanya memberikan harapan kosong. Sejak 2010 sampai sekarang tidak ada penyelesaian,” kritiknya.
Ia meminta Pj Bupati agar lebih agresif atau “ngotot” dalam melobi Pemerintah Pusat. Sebagai pejabat yang tidak memikul beban politik elektoral, Henggar dianggap memiliki posisi tawar yang bebas untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Pati di tingkat nasional.
Forum RKPD ini diharapkan mampu menyelaraskan program daerah dengan sasaran pembangunan tingkat provinsi maupun nasional, sekaligus menjawab isu faktual yang mendesak di masyarakat.
Dapatkan fakta pertama dan update berita harian langsung di ponsel Anda melalui Saluran Resmi ID Realita Sekarang .
