ID Realita – Pemerintah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini muncul setelah posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia pada Selasa (17/2/2026) petang belum memenuhi kriteria visibilitas yang berlaku.
Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin langsung Sidang Isbat (penetapan) di Jakarta, Selasa malam. Sidang tersebut menghadirkan pimpinan ormas Islam, ahli falak, astronom, serta perwakilan negara-negara sahabat.
“Sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Menag dalam konferensi pers usai persidangan.
Mengacu Data Astronomis
Pemerintah menyusun keputusan ini berdasarkan hasil hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan) dari Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. Data menunjukkan bahwa posisi hilal di seluruh wilayah NKRI saat matahari terbenam masih berada di bawah ufuk.
Secara teknis, ketinggian hilal berada pada rentang -2o 24′ 43” hingga -0o 55′ 41”. Sementara itu, sudut elongasi berada pada kisaran 0o 56′ 23” hingga 1o 53′ 36”. Angka-angka ini belum mencapai kriteria Visibilitas Hilal MABIMS yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 3o dan sudut elongasi 6,4o.
“Secara astronomis, hilal belum mungkin terlihat. Data hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS,” tegas Nasaruddin.
Kementerian Agama juga mengerahkan petugas pengamat di 96 titik strategis di seluruh provinsi. Hingga sidang berakhir, tidak ada satu pun titik pengamatan yang melaporkan penampakan hilal. Kondisi serupa juga terjadi di negara-negara Islam lainnya, termasuk pada kalender Hijriah Global versi Turki.
Menjaga Kebersamaan
Menag berharap keputusan ini mampu menyatukan seluruh umat Islam di Indonesia dalam memulai ibadah puasa. Ia memandang momentum ini sebagai simbol kebersamaan sekaligus cerminan persatuan bangsa.
“Kami mengimbau masyarakat agar perbedaan yang mungkin muncul tidak memicu perpecahan. Mari menjadikan perbedaan sebagai kekayaan mozaik indah bangsa Indonesia,” tuturnya.
Sejumlah tokoh mendampingi Menag dalam pengumuman tersebut, antara lain Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, dan Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad. Selain itu, pakar dari BMKG, BRIN, dan Planetarium Jakarta juga memberikan masukan teknis selama persidangan berlangsung.
