ID Realita – Pemerintah memprioritaskan agenda pembangunan manusia melalui penguatan tenaga pendidik. Oleh karena itu, aspek Kesejahteraan Guru Era Presiden Prabowo kini menjadi fokus utama kebijakan nasional pada tahun 2026. Selain itu, pemerintah menaikkan insentif tenaga honorer secara signifikan. Kebijakan strategis ini bertujuan memperkuat peran pengajar. Sebab, guru adalah kunci utama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Sebagai hasilnya, para pendidik kini menikmati jaminan hidup yang lebih layak. Pemerintah sangat percaya pada dedikasi mereka di seluruh daerah. Oleh sebab itu, negara terus memberikan dukungan finansial yang lebih baik untuk para pahlawan tanpa tanda jasa ini.
Capaian Nyata Penyesuaian Pendapatan Pengajar
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan langkah konkret tersebut secara rinci. Beliau menyebut pemerintah telah memperbaiki ketimpangan ekonomi para pengajar. Maka dari itu, kondisi finansial mereka mulai membaik melalui kenaikan gaji dan tunjangan. Hal ini terjadi karena insentif guru honorer akhirnya naik setelah hampir 20 tahun tidak berubah.
“Pemerintah memperkuat kesejahteraan guru. Baru di era Presiden Prabowo, insentif naik dan tunjangan diperbesar. Kami memastikan pendidik anak bangsa mendapat apresiasi adekuat,” ujar Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet (27/2/2026).
Teddy merinci angka kenaikan tersebut kepada publik. Pemerintah mengubah besaran insentif guru honorer menjadi Rp 400.000. Selanjutnya, pemerintah menambah tunjangan guru non-ASN. Besaran tunjangan melonjak dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan. Oleh karena itu, langkah ini membuktikan keberpihakan anggaran pada rakyat kecil.
Anggaran Pendidikan Terjaga demi Stabilitas Nasional
Di sisi lain, Seskab Teddy meluruskan isu miring terkait dana pendidikan. Masyarakat sebelumnya khawatir program Makan Bergizi Gratis (MBG) memotong dana sekolah. Namun, Teddy membantah hal tersebut secara tegas. Beliau menyatakan anggaran tetap 20 persen demi menjaga Kesejahteraan Guru Era Presiden Prabowo. Meskipun demikian, pemerintah tetap menjalankan seluruh program strategis secara penuh.
Bahkan, pemerintah mengalokasikan Rp 17 triliun untuk renovasi sekolah. Program ini menyasar 16 ribu gedung sekolah di seluruh Indonesia. Selain itu, skema Kartu Indonesia Pintar (KIP) terus berjalan. Jadi, perbaikan mutu sekolah tetap berjalan beriringan dengan perbaikan nasib para guru di lapangan.
Reformasi Birokrasi Penyaluran Dana Tunjangan
Tidak hanya itu, pemerintah mengubah sistem penyaluran tunjangan agar lebih efisien. Sebelumnya, birokrasi daerah yang panjang sering menghambat transfer dana ke kantong pengajar. Oleh karena itu, pemerintah pusat kini memotong jalur distribusi tersebut. Sebagai dampaknya, dana tunjangan langsung masuk ke rekening pribadi mereka setiap bulan.
Sistem baru ini bertujuan menghapus kendala administratif. Selain itu, skema ini mencegah keterlambatan hak para pendidik. Akhirnya, kualitas pendidikan akan membaik jika komitmen terhadap Kesejahteraan Guru Era Presiden Prabowo terjamin secara berkelanjutan. Sebab, kebahagiaan pengajar adalah fokus utama Kabinet Merah Putih.
