ID Realita – Gubernur Ganjar Pranowo sukses menanamkan nilai integritas melalui slogan mboten korupsi mboten ngapusi kepada seluruh aparatur sipil negara daerah. Bupati Temanggung Al Khadziq menilai bahwa kepemimpinan Ganjar telah memberikan teladan nyata bagi pejabat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih.

Semangat antikorupsi tersebut kini mulai menjalar hingga ke tingkat pemerintah desa demi menciptakan sistem birokrasi yang jauh lebih transparan. Bupati Kendal Dico Ganinduto menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten terus meningkatkan efektivitas pencegahan praktik korupsi setiap tahun.

Ganjar Pranowo secara konsisten membangun berbagai inovasi sistem pencegahan korupsi melalui penerapan kurikulum pendidikan integritas pada sekolah tingkat menengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menginisiasi pembentukan desa antikorupsi guna mempersempit ruang gerak bagi oknum yang berniat melakukan penyelewengan.

Keberhasilan implementasi sistem pengawasan tersebut membuahkan apresiasi tinggi berupa gelar juara umum penghargaan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi nasional. Provinsi Jawa Tengah menyabet empat penghargaan sekaligus dalam pengelolaan laporan kekayaan penyelenggara negara serta pengendalian gratifikasi terbaik tingkat daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia juga memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama dua belas kali. Capaian mentereng ini membuktikan bahwa manajemen keuangan daerah telah memenuhi standar akuntabilitas publik yang sangat ketat sesuai aturan berlaku.

Gubernur meminta para penyuluh antikorupsi agar terus melakukan kampanye kreatif melalui media sosial guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat luas. Penggunaan teknologi informasi dalam layanan aduan daring menjadi kunci utama bagi Ganjar untuk memantau langsung kinerja para aparatur sipil.

Ganjar Pranowo mengharapkan pelatihan integritas bagi pejabat mampu melahirkan agen perubahan yang dapat memberikan contoh tindakan baik bagi warga. Budaya antikorupsi harus menjadi landasan utama bagi pembangunan daerah agar seluruh program pemerintah memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat.