BAKN DPR Dorong Pemerintah RI Akselerasi Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak

ID Realita – Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Wahyu Sanjaya, menegaskan bahwa jalan Tol Semarang-Demak merupakan solusi vital bagi masalah transportasi regional. Proyek Strategis Nasional (PSN) ini bertujuan mengatasi banjir rob yang sering merendam Jalan Nasional Pantura, khususnya di ruas Kaligawe hingga Sayung.

Wahyu menyoroti dampak buruk kemacetan di Kaligawe dan Terboyo yang memicu kerugian ekonomi besar. Gangguan logistik pada kawasan industri di wilayah tersebut menjadi alasan utama mengapa proyek ini harus segera tuntas guna menjaga stabilitas ekonomi di Jawa Tengah.

Alokasi Anggaran dan Progres Seksi 1

Pemerintah membiayai sebagian pembangunan jalan tol ini melalui dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Namun, Wahyu menilai progres pada Seksi 1 Semarang/Kaligawe-Sayung sepanjang 10,39 kilometer belum berjalan optimal karena kendala teknis di lapangan.

“Pemerintah memberikan dukungan konstruksi dengan alokasi APBN sebesar Rp10 triliun untuk Seksi 1. Kami mendorong Pemerintah agar segera mengakselerasi pembangunan ini agar tidak menghambat konektivitas antarwilayah,” jelas Wahyu saat mengunjungi PT PP Semarang Demak, Rabu (13/3/2024).

Fungsi Ganda Sebagai Tanggul Laut

Berbeda dengan tol pada umumnya, proyek sepanjang 26,4 kilometer ini memiliki peran ganda sebagai infrastruktur transportasi sekaligus tanggul laut. Hal ini membuat proses pembebasan lahan menjadi bagian yang sangat kompleks namun krusial bagi keselamatan pemukiman warga dari ancaman rob.

Pada Seksi 2 Sayung-Demak sepanjang 16,01 kilometer, PT PP-PT WIKA Konsorsium mengelola investasi sebesar Rp5,9 triliun. Wahyu menekankan bahwa penyelesaian Seksi 1 sangat berpengaruh terhadap keuntungan dan efektivitas operasional di Seksi 2, mengingat keduanya merupakan satu kesatuan sistem drainase laut.

Kendala Regulasi dan Harapan Masyarakat

Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut juga mengidentifikasi hambatan teknis seperti reklamasi dan pembebasan lahan yang sempat tersendat. Ia menyesalkan adanya kendala penerbitan peraturan yang terlambat hingga tiga tahun, sehingga menghambat laju proyek di lapangan.

Masyarakat di sepanjang jalur Pantura sangat menantikan selesainya proyek ini untuk mengakhiri penderitaan akibat banjir tahunan. “Pemerintah seharusnya merespons masalah kebijakan dengan cepat. Semakin cepat pembangunan selesai, semakin cepat pula masyarakat merasakan manfaat nyata dari investasi negara ini,” pungkas Wahyu.at pula masyarakat merasakan manfaatnya,” pungkas Wahyu.