ID Realita – Pemerintah secara resmi mengubah haluan anggaran kesehatan nasional dari sistem anggaran wajib menjadi skema pembiayaan berbasis kinerja yang sangat terukur. Keputusan strategis tersebut berlandaskan fakta bahwa besarnya persentase anggaran wajib selama ini tidak menjamin kualitas hasil kesehatan masyarakat Indonesia.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril menegaskan bahwa penghapusan angka persentase dalam undang-undang bukan berarti menghilangkan ketersediaan dana kesehatan. Anggaran tersebut justru akan tersusun secara rapi berdasarkan rencana induk kesehatan yang mengutamakan pencapaian target kerja bagi seluruh daerah.
Syahril menjelaskan bahwa sistem baru ini bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi mungkin melalui penggunaan dana yang jauh lebih efektif. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar tepat sasaran sehingga tidak ada lagi pemborosan anggaran negara secara percuma.
Kementerian Kesehatan menyoroti fakta bahwa tiga ratus ribu rakyat Indonesia meninggal setiap tahun akibat penyakit stroke yang sangat mematikan. Selain itu terdapat enam ribu bayi wafat karena kelainan jantung bawaan akibat keterbatasan fasilitas operasi pada berbagai rumah sakit.
Kondisi keprihatinan tersebut semakin diperparah dengan temuan lima juta balita yang hidup dalam kondisi stunting pada seluruh wilayah Indonesia. Fenomena ini tetap terjadi meskipun pemerintah telah menggelontorkan anggaran kesehatan dalam jumlah sangat besar selama beberapa tahun anggaran terakhir.
Menurut Syahril kebingungan perencanaan sering terjadi karena ketersediaan uang mendahului adanya pedoman serta panduan kerja yang jelas bagi birokrasi. Aparatur seringkali hanya menyalin rencana anggaran tahun sebelumnya dengan tambahan inflasi tanpa melihat kebutuhan nyata pada lapangan secara objektif.
Mulai tahun anggaran dua ribu dua puluh empat pemerintah akan menyusun rencana induk kesehatan sebagai kompas utama dalam pembagian peran. Rencana tersebut mengatur koordinasi antara pusat dan daerah agar target peningkatan derajat kesehatan nasional dapat tercapai secara jauh lebih.
Pemerintah berharap sistem berbasis kinerja ini dapat membawa perubahan besar bagi kualitas layanan kesehatan dasar hingga tingkat daerah terpencil. Skema baru tersebut menjanjikan transparansi serta akuntabilitas penggunaan dana kesehatan demi membangun generasi Indonesia yang jauh lebih sehat kembali.
