ID Realita – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mematangkan kondisi jalan nasional di Pantai Utara (Pantura) Jawa. Langkah ini bertujuan untuk memperlancar konektivitas transportasi dan logistik nasional. Jalur Pantura tetap menjadi urat nadi utama, meski saat ini sudah ada Tol Trans Jawa dan jalur lintas lainnya.
Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk preservasi jalan tahun 2023. Secara rincinya, wilayah Jawa Tengah mendapatkan alokasi terbesar mencapai Rp543 miliar. Angka ini melonjak tajam dibandingkan anggaran tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp203 miliar.
“Anggaran untuk Pantura Jawa Tengah merupakan yang terbesar dalam enam tahun terakhir,” ujar Hedy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/4/2023). Selain itu, wilayah Banten mendapatkan Rp137 miliar, Jawa Barat Rp302 miliar, dan Jawa Timur Rp348 miliar.
Optimalisasi Anggaran Melalui Teknologi
Hedy mengakui bahwa total anggaran Rp6,52 triliun sejak 2018 sebenarnya belum mencukupi beban jalan. Oleh karena itu, Bina Marga menggunakan program IRMS V3 sebagai alat bantu hitung. Teknologi ini membantu pemerintah menentukan kebutuhan anggaran tahunan secara lebih akurat dan optimal.
Secara teknis, tim ahli mengolah data dari survei kondisi jalan semester sebelumnya. Petugas kemudian memasukkan data tersebut ke dalam Sistem Masukan Data (SMD). Selanjutnya, pihak balai akan melakukan penyesuaian hasil rekomendasi teknologi dengan kondisi nyata di lapangan.
“Baru setelah itu, kami melakukan pemaketan untuk menyusun dokumen anggaran,” tambah Hedy. Saat ini, kemantapan jalan Pantura sepanjang 1.219 km telah mencapai 96,15 persen. Namun, masih ada sekitar 60-70 km jalan yang membutuhkan perbaikan intensif.
Tantangan Banjir dan Beban Kendaraan Berat
Masalah utama di Pantura adalah kerentanan terhadap banjir, terutama di wilayah Kudus dan Pati. Aspal jalan sangat sensitif terhadap kondisi basah dan genangan air. Di samping itu, fenomena kendaraan berat menjadi beban tambahan yang sangat serius bagi ketahanan jalan nasional.
Berdasarkan data lapangan, lebih dari 80 persen kendaraan berat masih memilih jalan nasional daripada jalan tol. Hal ini menyebabkan distribusi beban kendaraan menjadi tidak merata. Akibatnya, umur rencana perkerasan jalan sering kali tidak tercapai karena beban yang berlebihan.
“Komposisi kendaraan berat di jalan nasional naik menjadi 31,16 persen pada tahun 2022. Ini adalah peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya,” pungkas Hedy. Pada akhirnya, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki titik-titik kerusakan demi kenyamanan pemudik dan kelancaran logistik nasional.
