ID Realita – Pemerintah Kabupaten Blora memangkas biaya belanja teknologi informasi secara signifikan tahun ini. Langkah tersebut sejalan dengan arahan pusat agar daerah melakukan efisiensi penggunaan APBN demi kepentingan rakyat. Kebijakan ini juga mengikuti arahan Presiden mengenai penghematan belanja birokrasi agar anggaran lebih produktif. Melalui kebijakan tersebut, Anggaran Internet Blora kini berkurang hingga lebih dari setengah miliar rupiah.
Bupati Blora, Arief Rohman, memimpin langsung rapat evaluasi pada Kamis (16/4/2026). Pertemuan di Ruang Pertemuan Setda tersebut membahas rasionalisasi biaya komunikasi di seluruh dinas dan kecamatan. Pemerintah daerah kini lebih selektif dalam mengalokasikan dana agar program kerja berjalan lebih tepat sasaran.
Target Capaian Penghematan Daerah
Bupati Arief menjelaskan bahwa Anggaran Internet Blora semula mencapai angka Rp2,5 miliar. Namun, setelah proses evaluasi teknis yang mendalam, angka tersebut turun menjadi Rp1,9 miliar. Artinya, pemerintah daerah berhasil mengamankan dana sekitar Rp600 juta dari pos pengeluaran rutin tahunan ini.
“Kami meminta seluruh OPD melakukan penghematan secara ketat. Hasil pemangkasan dana ini akan mendukung program prioritas pusat dan perbaikan jalan,” tegas Arief. Ia menambahkan bahwa pembangunan jalan rusak saat ini menjadi aspirasi utama yang harus segera pemerintah tuntaskan bagi masyarakat.
Standarisasi untuk Efisiensi Layanan
Kepala Dinkominfo Blora, Pratikto Nugroho, menetapkan batasan penggunaan jaringan untuk menekan Anggaran Internet Blora. Pihaknya membatasi kecepatan internet sebesar 100 Mbps untuk OPD dan 50 Mbps untuk tingkat kecamatan. Kebijakan ini bertujuan agar penggunaan data digital lebih terukur tanpa membuang kapasitas yang tidak terpakai.
Meski ada pembatasan, Pratikto menjamin kualitas layanan publik pada Puskesmas dan RSUD tetap terjaga prima. Sektor pelayanan masyarakat tidak akan merasakan dampak negatif dari penyesuaian Anggaran Internet Blora tersebut. Selain itu, pemerintah juga menghentikan langganan aplikasi berbayar yang tidak mendesak guna memaksimalkan penghematan APBD secara menyeluruh.
Integrasi CSR untuk Fasilitas Publik
Pemerintah daerah juga merancang skema baru untuk penyediaan Wi-Fi di area terbuka. Sebagai solusi pendukung kebijakan Anggaran Internet Blora ini, Pemkab akan menggandeng pihak swasta melalui dana CSR. Langkah ini memastikan masyarakat tetap bisa menikmati akses internet gratis di taman kota tanpa harus membebani keuangan daerah di masa mendatang.
Dapatkan fakta pertama dan update berita harian langsung di ponsel Anda melalui Saluran Resmi ID Realita Sekarang .
